Warga Harus Berjalan Jauh untuk Gas Melon, Bahlil Ungkap Pesan Wapres

Masyarakat di berbagai daerah kini harus beradaptasi dengan kebijakan baru terkait distribusi LPG 3 kg atau yang lebih dikenal dengan gas melon. Kebijakan ini menciptakan perubahan signifikan dalam cara konsumen mendapatkan pasokan gas, di mana warga harus menjangkau lokasi yang lebih jauh untuk sekadar membeli tabung gas tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan gas dalam jarak 500 meter hingga 1 kilometer, sementara sebelumnya, jarak tersebut hanya sekitar 100 meter dari pengecer.

Bahlil mengungkapkan, peralihan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan LPG, namun lebih kepada reformasi dalam sistem distribusi. "Saya harap semua saudara-saudara saya bersabar. Kami sedang menyelesaikan transisi ini," ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan pada 3 Februari 2025. Keluhan tentang jarak yang lebih jauh ini muncul sebagai dampak dari penghapusan pengecer LPG, yang kebijakannya terus digalakkan oleh pemerintah.

Berikut ini beberapa poin kunci terkait kebijakan baru dan dampaknya bagi masyarakat:

1. Perubahan Sistem Distribusi: Kebijakan penghapusan pengecer bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih teratur dan terukur. Masyarakat kini harus mencari pangkalan resmi Pertamina untuk mendapatkan gas melon, yang berpotensi meningkatkan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk membeli gas.

2. Tujuan Kebijakan: Kebijakan ini diambil untuk memberantas praktik spekulan di kalangan pengecer yang memanfaatkan subsidi pemerintah. Laporan menunjukkan adanya kelompok tertentu yang membeli LPG dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi dari seharusnya.

3. Pengetatan Kontrol Harga: Dengan hanya mengizinkan LPG 3 kg dibeli dari pangkalan resmi, pemerintah berupaya untuk menjaga harga tetap stabil dan mencegah adanya penyalahgunaan. Bahlil menegaskan, pergerakan harga yang tidak wajar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin bagi pangkalan yang melanggar.

4. Perhatian Wakil Presiden: Dalam konteks perubahan ini, Bahlil mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memberikan perhatian khusus dan meminta pemerintah untuk lebih responsif terhadap kesulitan masyarakat dalam mengakses gas melon.

5. Peluang bagi Pengecer: Meskipun kebijakan ini menutup akses pengecer untuk menjual LPG, pemerintah memberikan kesempatan bagi pengecer yang memenuhi syarat untuk bertransisi menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, mereka masih dapat beroperasi dalam sistem yang lebih terkontrol.

Kebijakan baru ini membuat masyarakat harus menyesuaikan diri dengan cara baru untuk mendapatkan LPG 3 kg. Pemerintah mengharapkan bahwa langkah ini dapat memastikan subsidinya tepat sasaran dan mengurangi risiko penyalahgunaan yang selama ini merugikan konsumen. Proses peningkatan status pengecer yang memenuhi syarat terus dilakukan agar warga tidak kesulitan mendapatkan pasokan gas yang mereka butuhkan. Kommunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses transisi ini sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil.