Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan pentingnya keadilan digital sebagai langkah strategis dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa konektivitas yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari teknologi dan transformasi digital. Ini menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya yang baru berlangsung dua bulan.
Menkomdigi menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus program kerjanya, yaitu konektivitas bermakna, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat. Langkah nyata telah diambil dengan mempercepat pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), yang diharapkan bisa menjangkau area yang selama ini terisolasi.
Berikut adalah beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Menkomdigi:
Pembangunan Infrastruktur: Membangun lebih dari 120 menara BTS di Papua, dengan target menjangkau 1.000 desa terpencil pada tahun 2025.
Akses Digital Inklusif: Kunjungan ke Kelurahan Eunoni, Nusa Tenggara Timur (NTT), bertujuan untuk memastikan akses internet bagi masyarakat setempat.
Tanggap Bencana: Memberikan dukungan konektivitas di wilayah yang terdampak bencana, seperti menyediakan kuota internet gratis bagi warga terdampak Gunung Lewotobi.
Program Digital Talent Scholarship: Melatih lebih dari 100 ribu talenta di bidang kecerdasan buatan, keamanan siber, dan analitik data, dengan target peningkatan peserta menjadi 200 ribu pada tahun 2025.
- Dukungan untuk UMKM: Meluncurkan program Click & Grow yang berkolaborasi dengan platform seperti Shopee dan TikTok untuk membantu UMKM dalam menerapkan teknologi digital.
Keamanan ruang digital juga menjadi perhatian besar. Dalam dua bulan pertama, lebih dari 250 ribu konten judi online diblokir dan ribuan rekening ilegal ditindaklanjuti. Ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam konteks perlindungan anak, Kemenkomdigi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tengah merevisi regulasi yang diharapkan dapat melindungi anak-anak saat mengakses layanan digital.
Menkomdigi menekankan pentingnya kolaborasi dengan negara lain, seperti Jerman dan Jepang, untuk mempercepat pengembangan teknologi. Melalui langkah-langkah ini, ia berharap Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam ekosistem digital global demi mencapai keadilan digital yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
