Publik baru-baru ini kembali memperdebatkan RUU TNI yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI, membawa ingatan akan sejarah dwifungsi ABRI yang beberapa waktu lalu sempat menjadi kekhawatiran berbagai kalangan. RUU yang diusulkan dinilai dapat membangkitkan kembali praktik dwifungsi yang pernah marak di era Orde Baru (Orba), ketika peran militer dalam politik dan pemerintahan menjadi hal yang lumrah.
Dwifungsi ABRI, yang merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno dan Jenderal A.H. Nasution. Dalam pidatonya pada Dies Natalis Akademi Militer Nasional (AMN) pada tahun 1958, Nasution memperkenalkan konsep "Jalan Tengah". Konsep ini memberikan kesempatan bagi militer untuk turut serta dalam politik, menjadikannya sebagai kekuatan penting dalam pemerintahan. Ia menyebut bahwa di tengah dominasi sipil dalam politik saat itu, militer bisa berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu mempengaruhi keputusan pemerintahan.
Dalam konteks Orde Baru, kebijakan dwifungsi ABRI berhasil menunjukkan eksistensinya yang kuat. Peran ganda ini memungkinkan anggota militer tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga terlibat aktif dalam kebijakan strategis negara. Selama periode ini, kehadiran militer dalam berbagai sektor politik dan sosial dianggap sebagai bagian dari stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan nasional.
Beberapa aspek penting dari dwifungsi ABRI di era Orba meliputi:
- Keterlibatan Politik: Militer dapat menduduki jabatan sipil serta memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
- Pelibatan dalam Pembangunan Sosial: Anggota militer berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti program pengabdian masyarakat yang memperkuat hubungan antara militer dan masyarakat.
- Pengaruh dalam Penegakan Hukum: Dengan dwifungsi ini, militer terlibat dalam penegakan hukum dan ketertiban, seringkali mengambil peran yang seharusnya diemban oleh aparat kepolisian sipil.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa peran ganda ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan mengekang kebebasan politik sipil. Dengan berjalannya waktu dan munculnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an, dwifungsi ABRI mulai dipisahkan dari kegiatan sipil. Setelah reformasi, posisi serta peran militer dalam struktur pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Penarikan militer dari kehidupan politik tidak hanya dianggap sebagai langkah demokratis, tetapi juga sebagai usaha untuk memisahkan kekuasaan sipil dan militer demi mencegah abuse of power.
Sejak saat itu, perdebatan mengenai keberadaan kembali dwifungsi ABRI tidak bisa dipisahkan dari konteks pengalaman sejarah yang pernah dialami Indonesia. Beberapa kalangan berpandangan bahwa penguatan peran militer dalam ranah politik dapat memberikan stabilitas, sementara lainnya mengkhawatirkan potensi kekuasaan yang tidak terkendali. Dalam menghadapi RUU TNI yang diajukan, opini publik terbagi, mencerminkan kekhawatiran atas kemungkinan kembalinya dominasi militer dalam politik.
Dengan demikian, diskusi mengenai dwifungsi ABRI dan dampaknya bagi sistem pemerintahan Indonesia terus berlanjut. Sejarah menunjukkan bahwa ketika militer menguasai ranah politik, konsekuensinya dapat jauh melampaui sekadar kebijakan pemerintahan, merambah ke aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebuah pelajaran berharga yang patut dicermati seiring dengan perdebatan dan skenario politik masa kini yang terus berkembang.
