Program Keluarga Harapan (PKH) kembali diperkenalkan pada tahun 2025 dengan sejumlah penyempurnaan untuk memberikan dukungan kepada keluarga miskin, khususnya yang memiliki anggota rentan seperti lansia dan anak-anak sekolah. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun untuk program ini, dengan target mencapai sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kriteria utama untuk bisa terdaftar sebagai penerima PKH meliputi keluarga yang memiliki anggota rentan, antara lain ibu hamil, anak usia dini (0-6 tahun), anak usia sekolah dari tingkat SD hingga SMA, lansia di atas 60 tahun, serta penyandang disabilitas berat. Dengan adanya program ini, diharapkan kebutuhan dasar serta pendidikan anak-anak dan perawatan lansia dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Syarat utama pendaftaran adalah keluarga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penerima bantuan wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan tidak berasal dari keluarga Anggota Sipil Negara (ASN), Polri, atau TNI. Proses pendaftaran dilakukan melalui petugas pendamping sosial yang ditunjuk oleh Dinas Sosial setempat.
Berikut adalah tahapan pencairan bantuan PKH yang direncanakan sepanjang tahun 2025:
1. Tahap pertama: Januari hingga Maret
2. Tahap kedua: April hingga Juni
3. Tahap ketiga: Juli hingga September
4. Tahap terakhir: Oktober hingga Desember
Penerima bantuan PKH dapat mencairkan dana melalui dua mekanisme yang telah disiapkan. Pertama, mereka dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memungkinkan pencairan melalui mesin ATM atau e-wallet. Kedua, bagi penerima yang berada di wilayah terpencil, pencairan dana dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia, agar akses bantuan bisa lebih merata.
Dengan adanya program PKH pada 2025, diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga, terutama bagi mereka yang paling rentan seperti lansia dan anak-anak sekolah. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
