Pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan signifikan dalam sistem data penerima bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025 mendatang. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), sistem yang sebelumnya dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
DTSE adalah sistem data terintegrasi yang dikelola dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). Berbeda dari DTKS yang hanya dikelola oleh Kemensos, DTSE akan diperbarui secara rutin. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa data yang digunakan untuk menentukan penerima bansos tetap akurat dan relevan. Dengan data yang lebih tepat, penyaluran bantuan diharapkan akan tepat sasaran, serta dapat meminimalisir kesalahan dalam distribusi bansos.
Penggantian sistem ini dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah yang sering muncul selama penyaluran bansos, seperti kecurangan dan ketidakakuratan data penerima. Melalui DTSE, pemerintah berupaya menekan praktik-praktik tidak etis dalam distribusi bantuan sosial yang selama ini terjadi.
Untuk masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos, perubahannya cukup positif. Mereka tidak perlu melakukan pendaftaran ulang selama data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) mereka memenuhi syarat kelayakan. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
Berikut adalah jenis bantuan sosial yang akan tetap tersalurkan melalui data DTSE:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin.
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Bantuan uang tunai untuk keluarga prasejahtera.
Untuk memastikan kelayakan dalam menerima bansos, masyarakat disarankan untuk melakukan beberapa langkah berikut:
- Pastikan data pada NIK, KTP, dan KK sudah akurat.
- Jika terdapat perubahan data, segera laporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- Ikuti pengumuman resmi dari Kementerian Sosial atau pemerintah daerah terkait implementasi DTSE.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa memberikan bantuan yang lebih tepat kepada masyarakat yang memerlukan, serta mencapai tujuan akhir dari program bantuan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini tentu menjadi langkah positif, sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program bantuan di masa depan.
