Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah merumuskan kebijakan untuk membatasi akses media sosial bagi anak-anak. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers setelah diskusi yang diadakan oleh Kementerian PMK pada Senin, 20 Januari 2025. Pratikno menekankan perlunya langkah ini untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial pada anak, sembari tetap mempertimbangkan potensi positif yang juga ada dalam platform tersebut.
Pemerintah kini aktif meminta masukan dari berbagai pihak sebelum menetapkan aturan resmi. Pratikno menyebut proses ini sebagai upaya "shopping ide" untuk mendapatkan inspirasi yang dapat mendukung pembuatan kebijakan yang tepat. "Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa lebih tepat dengan mempertimbangkan banyak aspek," ungkapnya. Kementerian Komunikasi dan Digital ditunjuk sebagai pemimpin dalam proses pembuatan peraturan ini, yang juga melibatkan beberapa kementerian lain untuk menciptakan sikap bersama yang kuat.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan ini meliputi:
Dampak Negatif: Pratikno menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh anak dapat membawa dampak negatif, seperti potensi keterpaparan pada konten yang tidak pantas atau perilaku bullying.
Tanggung Jawab Pemerintah: Kementerian PMK berperan penting dalam isu ini, terutama dalam pembinaan anak dalam konteks keluarga. Pratikno menekankan betapa pentingnya menjaga kualitas generasi muda melalui bimbingan yang tepat.
Melibatkan Keluarga dan Masyarakat: Selain kebijakan pemerintah, peran orang tua dan guru juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak saat berinteraksi di media sosial.
Rencana Pembuatan Undang-Undang: Pemerintah akan terus memperbarui masyarakat mengenai perkembangan rencana ini. Proses pembentukan peraturan diharapkan bersifat inklusif, dengan melibatkan pandangan dari berbagai sektor.
- Diskusi Nasional: Isu pembatasan media sosial ini juga menjadi topik hangat di masyarakat, yang mencerminkan kepedulian akan perkembangan anak di era digital.
Penting untuk dicatat bahwa pembatasan ini bukan semata-mata untuk mengekang kebebasan anak, melainkan sebagai upaya perlindungan agar anak-anak bisa berinteraksi dengan lebih aman di dunia maya. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, perhatian terhadap penggunaan media sosial anak menjadi sangat relevan.
Sikap pemerintah yang akan menjadi kesepakatan lintas kementerian ini diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan yang bersifat regulatif, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua dan anak tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Pratikno menegaskan, "Isu ini sangat penting bagi Kemenko PMK, karena salah satu isu utama yang menjadi tanggung jawab kami adalah keluarga."
Dengan proses yang masih berjalan, semua pihak diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk menghadirkan peraturan yang benar-benar efektif dan berdampak positif bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah akan terus mengupdate perkembangan rencana ini, sehingga semua elemen masyarakat terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di dunia digital.
