Pemerintah Indonesia melakukan langkah signifikan dengan meningkatkan nominal bantuan dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai tahun 2025. Dalam kebijakan ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung masyarakat miskin serta rentan secara ekonomi.
Program BPNT ini ditujukan untuk sekitar 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia, dengan total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp45 triliun per tahun. Angka ini merupakan bagian dari anggaran perlindungan sosial yang lebih besar, total sebesar Rp504,7 triliun. Dengan peningkatan bantuan ini, pemerintah berharap dapat membantu keluarga yang berada dalam kategori ekonomi sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Syarat utama bagi calon penerima BPNT adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penerima juga harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang berfungsi sebagai identifikasi untuk mengakses bantuan. Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui ketua RT atau RW, yang akan mengumpulkan data masyarakat di wilayah masing-masing dan mengajukan calon penerima untuk proses verifikasi oleh pemerintah.
Bantuan BPNT akan disalurkan dalam bentuk uang elektronik setiap bulan dan langsung ditransfer ke rekening penerima melalui sistem perbankan. Sistem non-tunai ini memberi fleksibilitas kepada penerima untuk memilih bahan pangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Komponen bahan pangan yang dapat dibeli mencakup:
1. Sumber karbohidrat: beras, jagung, dan sagu.
2. Protein hewani: telur, daging, dan ikan.
3. Protein nabati: kacang-kacangan, tahu, dan tempe.
4. Sayur dan buah: beragam pilihan yang menyediakan vitamin dan mineral.
Dengan demikian, penerima memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga sesuai dengan preferensi dan kondisi lokal mereka. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Dengan adanya peningkatan bantuan BPNT yang signifikan, pemerintah juga berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pangan yang layak. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
