Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dan aksesibilitas program bantuan sosial (bansos) seiring dengan kemajuan teknologi. Pada tahun 2025, masyarakat dapat dengan mudah mengecek status penerima bansos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Ini menjadi langkah signifikan dalam memastikan bantuan sampai kepada mereka yang berhak, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi banyak pihak.
Program bansos di Indonesia dirancang untuk membantu masyarakat miskin atau rentan yang terpengaruh oleh berbagai krisis. Beberapa jenis bantuan yang telah diluncurkan pemerintah antara lain bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mendukung masyarakat dalam mengakses informasi mengenai status penerimaan, pemerintah menyediakan sistem online yang mudah digunakan.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek status penerima bansos menggunakan NIK KTP pada tahun 2025:
- Kunjungi website resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
- Masukkan data lokasi, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
- Isi nama lengkap penerima bansos sesuai dengan data di KTP.
- Isikan kode captcha untuk verifikasi.
- Klik “Cari Data.”
- Setelah itu, jika NIK Anda terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menunjukkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan.
- Jika tidak terdaftar, Anda akan menerima keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM.”
Untuk bisa mendapatkan bansos, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Syarat-syarat tersebut antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan E-KTP.
- Calon penerima bansos harus ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kemensos.
- Terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Nasional (SIK-NG).
- Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang valid.
- Bukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, atau karyawan BUMN/BUMD.
Inovasi penggunaan NIK KTP untuk mengecek status penerima bansos menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada warganya. Melalui akses yang efisien ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengetahui hak serta berpartisipasi dalam program bansos, sehingga dampak bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.
