Di tahun 2025, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan beragam bantuan yang sebelumnya disalurkan pada tahun 2024. Program-program ini termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan banyak lainnya, yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.
Namun, ada aturan baru yang perlu diperhatikan oleh penerima bansos yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif. Berikut adalah lima persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana bansos di tahun 2025:
Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE)
Data ini menjadi acuan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Keakuratan data adalah kunci dalam penyaluran bantuan.Memiliki NIK yang Terdaftar di Dukcapil
Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus terhubung secara online agar dapat diakses oleh sistem verifikasi. Penting bagi penerima untuk memastikan bahwa NIK mereka valid dan aktif.Memenuhi Kriteria Kemiskinan atau Kerentanannya
Keluarga penerima harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kondisi kesehatan (misalnya, ibu hamil dan anak usia dini), pendidikan (anak usia SD, SMP, SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas).Tidak Terdaftar dalam Kelompok yang Dilarang Menerima Bansos
Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan perangkat desa tidak diperbolehkan menerima bantuan sosial. Ini untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar ditujukan bagi mereka yang membutuhkan.- Menjadi Pihak yang Memenuhi Proses Verifikasi dan Validasi Data
Proses verifikasi dan validasi data harus selesai sebelum 31 Januari 2025. Ini adalah batas waktu yang ditetapkan untuk memastikan semua data penerima telah diverifikasi dengan benar.
Dalam surat resmi Kementerian Sosial nomor 101/HUK/2022, dijelaskan bahwa penerima bansos juga harus memastikan KKS mereka dalam kondisi baik, tidak rusak, dan PIN tidak hilang. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka bantuan sosial tidak dapat dicairkan, sehingga penting bagi penerima untuk memeriksa semua persyaratan dengan teliti.
Program bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan adanya aturan yang lebih ketat untuk verifikasi penerima, diharapkan penyaluran dana bansos akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang benar-benar membutuhkan. Sebagai bagian dari evaluasi berkala, masyarakat diharapkan aktif memantau status dan kelengkapan data mereka untuk memastikan bantuan yang diperlukan dapat mereka terima tepat waktu.
