Di tahun 2025, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menyelenggarakan program bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini, yang dirancang untuk keluarga penerima manfaat (KPM), meliputi berbagai bentuk bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain. Namun, dengan adanya regulasi baru terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, ada beberapa perubahan yang perlu diperhatikan oleh para penerima bansos.
Pemerintah telah menetapkan lima syarat utama yang harus dipenuhi agar KPM dapat mencairkan dana bansos. Pertama, penerima bansos harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini dikenal sebagai Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Data ini sangat penting untuk menentukan kelayakan seorang individu mendapatkan bantuan.
Kedua, setiap penerima bansos diharuskan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dukcapil. NIK ini harus dapat diakses secara online untuk memastikan keabsahannya. Ketiga, para penerima juga perlu memenuhi kriteria kemiskinan atau kerentanan, yang mencakup kondisi kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Keempat, penerima tidak boleh termasuk dalam kategori yang dilarang menerima bantuan. Kelompok yang dilarang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, serta perangkat desa. Terakhir, proses verifikasi dan validasi data harus dilakukan sebelum tanggal 31 Januari 2025, yang merupakan batas akhir untuk memastikan semua KPM memenuhi syarat.
Kementerian Sosial juga menegaskan pentingnya pemilik KKS untuk menjaga kondisi kartu dan memastikan bahwa PIN tidak hilang. Jika semua syarat tidak dipenuhi, maka dana bansos tidak akan dapat dicairkan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat yang membutuhkan.
Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan penyaluran bansos akan lebih efisien dan berdampak langsung kepada mereka yang benar-benar layak menerima. Masyarakat diminta untuk mempersiapkan diri dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan agar program bantuan sosial yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan efektif pada tahun 2025 mendatang.
