7 Kasus Hacker dan Data Bocor 2024: Apakah Layanan Publik Terancam?

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC melaporkan bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengalami sejumlah serangan siber yang mengkhawatirkan, dengan tujuh kasus utama yang berhasil mencuri perhatian. Salah satu yang paling merugikan adalah serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, yang berakibat lumpuhnya layanan publik secara luas.

Berikut adalah rincian tujuh insiden serangan siber yang terjadi tahun ini:

1. Serangan Siber PT KAI (Januari 2024)
   Hacker yang dikenal dengan nama Stormous berhasil mencuri lebih dari 22.500 kredensial pelanggan dan data sensitif karyawan PT KAI. Serangan ini dilakukan melalui VPN yang dicuri, diikuti dengan permintaan tebusan sebesar 11,69 BTC (sekitar Rp 7,9 miliar) dengan ancaman publikasi data jika tidak dibayar.

2. Gangguan Sistem Sirekap KPU (Februari 2024)
   Ketidakakuratan data suara pemilu di sistem Sirekap menimbulkan keraguan di masyarakat. Kerja sama KPU dengan Alibaba Cloud juga dikhawatirkan dapat membahayakan data hasil pemilu karena penggunaan server asing.

3. Serangan Insider Biznet (Maret 2024)
   Perusahaan Biznet mengalami kebocoran data pribadi lebih dari seribu pelanggan akibat serangan yang dilakukan dari dalam. Pelaku, yang dikenal dengan nama Blucifer, mengancam akan menyebarkan data lebih lanjut jika kebijakan batas penggunaan data (FUP) tidak diubah.

4. Penyebaran Judi Online dan Keamanan Siber (April 2024)
   Pemerintah menyatakan darurat judi online, di mana agen judi online berhasil meretas situs pemerintah dan kampus untuk menggantinya dengan situs judi slot, membuat upaya pemblokiran semakin sulit.

5. Kebocoran Data BKN (Agustus 2024)
   Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami kebocoran lebih dari 4,7 juta data pegawai negeri sipil (PNS), termasuk informasi sensitif seperti nomor identitas pegawai (NIP) dan nomor telepon, yang kemudian dijual di forum hacker dengan harga Rp 160 juta.

6. Serangan Ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya (Juni 2024)
   Serangan yang dilakukan oleh grup peretas Brain Cipher ini mengakibatkan dampak luas, mempengaruhi 282 instansi pemerintah dan layanan publik. Pelaku meminta tebusan sebesar US$8 juta (sekitar Rp 131,8 miliar) untuk membuka data yang terkunci, dengan ribuan layanan publik, termasuk pendaftaran Kartu Indonesia Pintar, terdampak secara signifikan.

7. Kebocoran Data NPWP dan Serangan Kripto Indodax (September 2024)
   Lebih dari 6,6 juta data wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bocor dan dijual di forum hacker. Enam juta lebih data tersebut melibatkan informasi sensitif, di samping peretasan platform kripto Indodax yang mengakibatkan kerugian hingga US$22 juta (sekitar Rp 337,4 miliar).

Serangkaian insiden ini menunjukkan pentingnya peningkatan keamanan siber di berbagai sektor, terutama layanan publik, untuk melindungi data pengguna dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pihak pemerintah dan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif serta respons yang cepat untuk mengatasi potensi ancaman siber di masa depan.