Vietnam kini semakin menggiurkan bagi para investor otomotif setelah pemerintahnya resmi memperpanjang kebijakan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan industri otomotif di negara tersebut, tetapi juga menciptakan daya tarik bagi pabrikan otomotif lainnya untuk berinvestasi di Vietnam.
Menurut Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, kebijakan pemangkasan PPN telah memberikan dampak positif terhadap ekspor mobil dari Indonesia. "Ekspor kami naik 20% karena Vietnam memberikan insentif PPN," ungkapnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa total ekspor TMMIN mencapai 151.348 unit selama periode Januari-November 2024, meningkat signifikan dari 125.864 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan investasi yang bertambah, Vietnam kini diakui sebagai hub produksi otomotif di kawasan ASEAN. Bob Azam berharap bahwa tidak akan ada penurunan permintaan pasar di tengah rencana kenaikan PPN Indonesia menjadi 12% pada awal tahun 2025. "Kami harap market tidak drop lagi, apalagi adanya PPN 12% ini," tegasnya. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyokong industri otomotif agar tetap kompetitif, terutama dalam hal ekspor.
Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kebijakan PPN dan dampaknya terhadap industri otomotif:
Pengurangan PPN di Vietnam: Pemerintah Vietnam menurunkan PPN menjadi 8%, yang sejalan dengan upaya merangsang konsumsi dan pertumbuhan industri.
Dampak terhadap Ekspor: Toyota mengalami peningkatan ekspor ke Vietnam, dengan pertumbuhan mencapai 20% berkat insentif pajak tersebut.
Kenaikan Permintaan di ASEAN: Vietnam telah bertransformasi menjadi pusat produksi otomotif, meningkatkan daya tarik investasi bagi perusahaan-perusahaan otomotif di kawasan ASEAN.
Insentif untuk Kendaraan Ramah Lingkungan: Pemerintah Indonesia juga memperkenalkan insentif untuk mobil hybrid dan listrik, termasuk pajak yang ditanggung pemerintah untuk pengadaannya.
- Perbandingan Kebijakan PPN: Kebijakan Vietnam yang optimis kontras dengan Indonesia yang merencanakan kenaikan PPn menjadi 12%, yang diperkirakan dapat membebani pasar.
Lebih jauh, Bob Azam menekankan perlunya insentif bagi produsen untuk mendukung lokalitas komponen guna mendukung elektrifikasi. Saat ini, Indonesia tengah bersaing untuk menarik investasi di tengah kebijakan pajak yang lebih menantang dibandingkan dengan negara tetangganya.
Dengan segala kebijakan dan insentif yang diusulkan, pengurangan PPN di Vietnam diproyeksikan dapat meningkatkan daya beli konsumen dan mendorong penjualan mobil. Hal ini, pada gilirannya, akan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan otomotif untuk lebih berfokus pada perluasan pasar dan peningkatan produksi. Dalam konteks ini, perhatian terus tertuju pada bagaimana reaksi industri otomotif Indonesia dalam menghadapi tantangan kebijakan pajak dan persaingan yang semakin ketat di kawasan ASEAN.
