Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, mengumumkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 melalui implementasi opsen pajak kendaraan bermotor. Dengan tarif yang ditetapkan sebesar 66 persen, opsen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bependa) Kota Jayapura, Robby Awi, menegaskan bahwa sumber pajak baru ini akan dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD daerah.
Robby Awi menjelaskan, saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik masih mendominasi kontribusi terhadap pendapatan Kota Jayapura. Ia menyebutkan, realisasi PBJT tenaga listrik pada tahun 2024 mencapai Rp45 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp36 miliar. “Sumber pajak baru ini akan kami maksimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat pada 2025,” ujar Awi.
Dalam upayanya untuk mengelola potensi pajak secara lebih efektif, Pemkot Jayapura akan melibatkan 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk mengelola retribusi. Robby berharap agar seluruh OPD tersebut dapat memanfaatkan semua potensi retribusi untuk mendongkrak target PAD yang dicanangkan sebesar Rp290 miliar untuk tahun 2025. Apabila target ini tercapai, maka ada peningkatan sebesar Rp22 miliar dibandingkan dengan target PAD tahun sebelumnya yang sebesar Rp267 miliar.
Pengenalan opsen pajak kendaraan bermotor ini menjadi perhatian penting karena merupakan pungutan tambahan yang dikenakan atas pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Opsen tersebut diberlakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di Jayapura.
Hal ini tentunya menjadi langkah strategis bagi Pemkot Jayapura dalam menciptakan kemandirian finansial yang lebih baik, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi. Robby Awi menambahkan, pihaknya akan terus berupaya agar realisasi PAD dapat terus meningkat, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Untuk itu, kolaborasi antar OPD dan tim teknis di Pemkot Jayapura sangat diperlukan agar setiap sumber pajak dapat dimaksimalkan. Dengan adanya inisiatif opsen pajak kendaraan bermotor ini, diharapkan Pemkot Jayapura dapat membangun infrastruktur yang lebih baik, menyediakan layanan publik yang optimal, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Penerapan pajak dan retribusi yang efisien serta transparan menjadi kunci dalam mencapai target PAD yang lebih tinggi, sekaligus memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan strategi ini, Pemkot Jayapura siap untuk menghadapi tantangan keuangan daerah dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih ambisius di masa depan.
