Kementerian Perindustrian Korea Selatan mengumumkan rencana ambisiusnya untuk menggelontorkan 1,5 triliun won atau setara dengan Rp17 triliun pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mendorong penjualan kendaraan listrik (EV) di tengah penurunan permintaan domestik yang signifikan. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah keselamatan dan kurangnya infrastruktur pengisian daya yang memadai.
Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan menyatakan bahwa jumlah akumulasi kendaraan listrik dan mobil berbahan bakar hidrogen di negara tersebut mencapai 720.000 unit hingga akhir 2024, dengan sekitar 680.000 di antaranya adalah kendaraan listrik. Namun, penjualan kendaraan listrik domestik mengalami penurunan drastis sebesar 9,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menciptakan tantangan baru bagi pemerintah untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan ini.
Salah satu peristiwa yang telah memicu kekhawatiran konsumen ialah insiden kebakaran yang melibatkan kendaraan listrik Mercedes-Benz pada bulan Agustus lalu. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada lebih dari 100 kendaraan dan menghancurkan sebuah garasi parkir di Incheon, yang terletak di sebelah barat Seoul. Kondisi ini membuat pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.
Dalam upaya untuk merangsang minat konsumen, pemerintah menawarkan berbagai insentif. Mulai bulan ini, kaum muda yang membeli kendaraan listrik sebagai mobil pertama mereka berhak mendapatkan diskon tambahan sebesar 20 persen. Sementara itu, keluarga dengan dua anak dapat memperoleh diskon sebesar 1 juta won (Rp11 juta), dan bagi keluarga yang memiliki tiga atau empat anak, diskon yang ditawarkan masing-masing adalah 2 juta won (Rp22,5 juta) dan 3 juta won (Rp25,8 juta).
Selain itu, Korea Selatan juga berencana memberikan diskon tol bagi kendaraan listrik hingga tahun 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam memilih kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah juga mencanangkan target ambisius agar kendaraan listrik mencakup setidaknya 10 persen dari semua kendaraan yang digunakan dalam pengujian di pusat pengujian SIM pada akhir 2025.
Tak hanya itu, dalam upaya memperluas infrastruktur pengisian daya, pemerintah berkomitmen untuk menghabiskan 375,8 miliar won (Rp4,2 triliun) tahun ini untuk memasang 4.400 stasiun pengisian daya cepat di seluruh negeri. Selain pemasangan stasiun pengisian daya, pemerintah juga berencana mengembangkan kebijakan untuk mendorong supermarket dan teater untuk memasang pengisi daya yang dirancang untuk pengunjung yang tinggal di tempat selama dua hingga tiga jam.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat membangkitkan kembali permintaan kendaraan listrik di Korea Selatan. Kesuksesan program ini akan sangat bergantung pada peningkatan kepercayaan konsumen dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai. Kementerian berharap bahwa dengan adanya dukungan finansial dan insentif yang kuat, penjualan kendaraan listrik akan kembali menggeliat di pasar domestik. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi emisi karbon, Korea Selatan berambisi untuk tetap menjadi pelopor dalam revolusi kendaraan listrik di Asia.