Hino Ungkap Keprihatinan atas Banjir Truk China di RI

Produsen kendaraan niaga Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) baru-baru ini mengeluarkan keluhan serius mengenai masuknya truk-truk China ke pasar Indonesia. Direktur Produksi HMMI, Kristijanto Saputra, menyatakan bahwa banyak truk asal Tiongkok tersebut diduga tidak memenuhi regulasi dan beroperasi tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Dedi Mulyadi, calon Gubernur Jawa Barat, di mana isu ini menjadi topik pembicaraan utama.

Kristijanto menjelaskan bahwa truk-truk tersebut masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lain di Morowali, Sulawesi Tengah, yang merupakan pusat industri tambang dan pengolahan nikel. Kondisi ini memberikan tantangan besar bagi truk-truk buatan dalam negeri, termasuk produk Hino, karena truk dari China tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih rendah berkat impor secara utuh atau Completely Built Up (CBU).

Dalam pernyataannya, Kristijanto menegaskan bahwa situasi ini tidak adil bagi produsen lokal. “Ini fakta, karena tim kami turun ke lapangan,” tegasnya dalam video yang diunggah di platform sosial media. Ia juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan dari pemerintah untuk pabrikan yang telah memproduksi kendaraan niaga di tanah air dari praktik curang dan tidak transparan tersebut.

Sebagai tambahan, Kristijanto juga mengharapkan adanya perlakuan yang adil bagi semua pelaku industri. Ia menegaskan bahwa kebijakan perdagangan bebas harus diimbangi dengan kewajiban yang sama bagi importir dari luar negeri. “Kalau yang produksi di dalam negeri sesuai standar, yang dari luar negeri pun harus diperlakukan sama,” tambahnya.

Hino telah berinvestasi besar dalam operasi mereka di Indonesia, di mana truk-truk yang diproduksi telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen. HMMI saat ini mempekerjakan 1.800 karyawan dan menciptakan ekosistem bisnis yang melibatkan hingga 150.000 pekerja. Kristijanto berharap bahwa perusahaan seperti Hino tetap mendapatkan perlindungan, mengingat setiap unit yang diimpor sebetulnya tidak hanya mengancam perusahaan lokal tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar tenaga kerja.

Dedi Mulyadi juga menyuarakan keprihatinan serupa, menekankan perlunya perhatian dari pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. “Industri ini ada di Jawa Barat. Kita ingin industri ini tidak mengalami masalah karena produknya bersaing di pasar yang tidak kompetitif,” ujarnya. Sebagai langkah proaktif, Dedi menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada para menteri tersebut untuk membahas masalah yang dihadapi Hino dan pabrik-pabrik otomotif Indonesia lainnya.

Kondisi industri automotif di Indonesia saat ini memang tengah diperhadapkan pada tantangan besar dengan meningkatnya volume impor kendaraan asal Tiongkok. Dalam konteks ini, diperlukan koordinasi yang baik antara para pelaku industri dan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan produksi lokal dan perlindungan terhadap pekerjaan yang ada di dalam negeri. Diharapkan langkah-langkah yang baik dapat diambil guna menjaga kesehatan industri otomotif tanah air serta memberikan keadilan bagi semua.