Jumlah produk yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 diperkirakan mencapai 3,5 juta hingga akhir tahun 2024. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat data ini mencakup 2,9 juta produk yang telah dimigrasi dari versi sebelumnya dan 615 ribu produk yang ditayangkan melalui proses kurasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam konteks belanja pemerintah tahun anggaran (TA) 2024 yang diproyeksikan mencapai Rp1.259,2 triliun, kontribusi dari pengadaan barang/jasa dalam negeri sangat signifikan. Berdasarkan informasi yang dirilis, realisasi pengadaan barang/jasa ini memberikan kontribusi sebesar Rp595,66 triliun atau 90% terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) dan Rp277,42 triliun atau 41,9% terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). Pencapaian ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Hendrar Prihadi menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen LKPP dalam kolaborasi dengan PT Telkom Indonesia untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Platform e-Katalog Versi 6 yang modern dan terintegrasi diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sebagai langkah lanjut, Kepala LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur implementasi Katalog Elektronik Versi 6. Aturan ini mewajibkan semua belanja barang/jasa dilakukan melalui e-Katalog mulai tanggal 1 Januari 2025, sehingga diharapkan semua proses e-Purchasing dapat berjalan dengan optimal, termasuk dalam hal mekanisme pembayaran.
Katalog Elektronik ini dirancang untuk terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri. Upaya ini sejalan dengan dorongan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog di tingkat pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, sinergi antara LKPP, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Telkom Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pencapaian PBJ di tahun 2024, diharapkan dapat menjadi momentum untuk menuju Indonesia Emas 2045, di mana pengadaan barang/jasa tidak hanya pendukung belanja pemerintah, tetapi juga berfungsi mendukung kepentingan ekonomi nasional.
