Pengumpul minyak jelantah yang tergabung dalam Gabungan Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (GPMJI) melaksanakan aksi damai di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta pada hari Rabu, 26 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap kebijakan penghentian ekspor minyak jelantah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2025. Kebijakan tersebut dianggap merugikan usaha pengepul minyak jelantah yang mayoritas terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Humas GPMJI, Rano Rusdiana, menyatakan bahwa demonstrasi ini diikuti oleh sekitar 2.000 peserta yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Pulau Sumatera seperti Palembang dan Pekanbaru. Rano mengungkapkan, “Kami kompak satu hati bergerak untuk menuntut solusi atas Permendag No. 2 Tahun 2025 yang telah merugikan usaha kami.”
Sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 8 Januari 2025, banyak pengepul mengalami dampak signifikan dari segi pendapatan. Rano mengaku, “Adanya kebijakan yang menurut kami sangat tidak bijak membuat usaha kami terhenti dan berisiko menghancurkan mata pencaharian.” Ia menekankan bahwa minyak jelantah yang mereka kumpulkan kini tak memiliki tujuan dan menjadi beban yang berat.
Ketua Perkumpulan Penghimpun Minyak Jelantah Bersatu (PPJB), Marimbun Siagian, dalam orasinya mengungkapkan keresahan para pengepul. “Kami menentang keras Permendag ini karena sudah dua bulan kami tidak bisa mencari nafkah. Jika pemerintah belum siap, tolong dibuka ekspor lagi,” serunya. Selain masalah ekonomi, mereka juga khawatir menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri, waktu yang biasanya diisi dengan beragama dan berkumpul bersama keluarga, tetapi kini terancam karena kurangnya penghasilan.
Aksi ini juga menggarisbawahi pentingnya peran pengepul minyak jelantah dalam menjaga lingkungan. Dengan mengumpulkan minyak bekas dari rumah tangga dan restoran, mereka berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan minyak ke aliran sungai.
Akhirnya, beberapa perwakilan dari GPMJI diizinkan untuk bertemu dengan pejabat Kemendag. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim, menjelaskan bahwa aspirasi para pengepul akan dibawa ke dalam rapat koordinasi (Rakortas) untuk mempertimbangkan pembukaan kembali ekspor minyak jelantah. Jika Rakortas tetap memutuskan untuk menutup ekspor, Kemendag berupaya mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina untuk menyerap minyak jelantah dari pengepul di seluruh Indonesia.
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Farid Amir, juga menyampaikan kepada para demonstran bahwa ia akan menyampaikan semua tuntutan mereka dalam rapat kementerian mendatang. Farid meminta dukungan serta doa supaya usaha mereka dapat berjalan lancar dan membuka kembali kesempatan ekspor minyak jelantah.
Kondisi yang dihadapi para pengepul minyak jelantah ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam menciptakan kebijakan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Sebagai pelaku usaha yang aktif, mereka berharap akan segera ada langkah nyata dari pemerintah yang dapat meredakan tekanan yang mereka hadapi saat ini.
