Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara. Terlebih lagi, bagi Indonesia, infrastruktur yang lebih baik tidak hanya akan memperkuat akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing di kancah global. Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Dalam konteks ini, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis syariah menjadi solusi strategis yang patut diperhatikan.
Menurut Lasarus Bambang S, Doctor of Leadership and Policy Innovation dari Universitas Gadjah Mada dalam artikel yang baru-baru ini diterbitkan, skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) menawarkan potensi besar dalam pembiayaan proyek infrastruktur. IMBT adalah kontrak hibrida yang menggabungkan unsur sewa guna usaha dengan penjualan atau pemberian aset di akhir masa kontrak. “Model ini tidak hanya sejalan dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan,” ungkap Lasarus.
Penerapan IMBT di proyek Jalan Lintas Timur Sumatra menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia. Dalam skema ini, badan usaha yang tergabung dalam Special Purpose Vehicle (SPV) memiliki tanggung jawab untuk mendesain, membangun, dan mengoperasikan proyek tersebut hingga masa kontrak berakhir. Hal ini menjadi sebuah inovasi yang dapat mengoptimalkan potensi kerja sama.
Manfaat dari penerapan KPBU berbasis syariah sangat signifikan. Dalam konteks ini, bank atau lembaga keuangan syariah memberikan pendanaan melalui kontrak IMBT dengan risiko dan manfaat yang dibagi secara adil. Lasarus menekankan bahwa pendekatan ini sangat relevan untuk berbagai proyek penting, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan perumahan rakyat, yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Namun, penerapan KPBU berbasis syariah juga tidak lepas dari tantangan. Regulasi yang matang dan mekanisme pengelolaan risiko yang terstruktur menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. O’Toole (2022) mengingatkan bahwa risiko permintaan yang dialihkan ke pemerintah dalam skema KPBU Availability Payment memerlukan manajemen yang hati-hati agar tidak membebani anggaran negara.
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan IMBT, berikut adalah beberapa rekomendasi dari Lasarus:
1. Ekspansi ke Sektor Strategis: Pemerintah perlu memperluas penerapan IMBT ke sektor transportasi, kesehatan, dan pendidikan.
2. Regulasi yang Mendukung: Kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan insentif bagi lembaga keuangan syariah yang mendanai proyek KPBU diperlukan.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai mekanisme IMBT harus diperkuat.
4. Integrasi Teknologi: Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.
5. Pelatihan SDM: Meningkatkan pelatihan di bidang keuangan syariah dan KPBU untuk mendukung implementasi yang lebih efektif.
6. Evaluasi Berkelanjutan: Menciptakan mekanisme monitoring bersama antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan keberhasilan proyek.
Dengan menerapkan skema IMBT, Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi tantangan dalam pendanaan infrastruktur. Pendekatan kolaboratif yang mengedepankan prinsip syariah dan inovasi keuangan dapat membantu Indonesia membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. Lasarus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan syariah untuk mewujudkan visi “Indonesia Maju, Kuat, Sejahtera, dan Mendunia”. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengubah wajah infrastrukturnya dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
