Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merumuskan aturan baru terkait syarat usia dan pendapatan bagi pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi jebakan utang yang bisa terjadi akibat penggunaan produk keuangan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menjelaskan bahwa pengaturan ini bertujuan untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan dan melindungi konsumen.
Melalui pengaturan ini, OJK akan memberlakukan batasan usia minimum untuk nasabah yang ingin menggunakan layanan BNPL. Usia minimal ditetapkan pada 18 tahun, atau bagi mereka yang sudah menikah. Selain itu, OJK juga menetapkan pendapatan minimal sebesar Rp 3.000.000 per bulan bagi pengguna layanan ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi terjadinya “debt trap” bagi pengguna yang tidak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang memadai.
Agusman mencatat bahwa total pembiayaan BNPL per November 2024 mengalami peningkatan sebesar 61,90 persen secara year-on-year (yoy), mencapai Rp 8,59 triliun. Meskipun demikian, tingkat Non-Performing Financing (NPF) gross yang tercatat sebesar 2,92 persen menunjukkan bahwa meski permintaan meningkat, ada risiko yang perlu diwaspadai. “Kinerja PP BNPL diharapkan terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian digital,” ujarnya.
Syarat-syarat ini akan mulai berlaku untuk akuisisi nasabah baru dan perpanjangan pembiayaan BNPL paling lambat pada 1 Januari 2027. Perusahaan pembiayaan yang menawarkan layanan BNPL juga diwajibkan untuk memberikan notifikasi kepada pelanggan tentang pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan produk ini. Selain itu, pencatatan transaksi debitur akan dilakukan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk transparansi dan pengawasan yang lebih baik.
Dengan adanya pembatasan ini, OJK berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan, terutama yang memiliki risiko tinggi seperti BNPL. Langkah tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan produk keuangan yang ada.
