Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengadakan diskusi penting dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai program tanam jagung serentak di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung secara tidak terencana namun menunjukkan komitmen kedua pihak dalam mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional. Dalam sebuah pesan singkat pada hari Minggu (12/1/2025), Amran menilai diskusi tersebut sangat positif dan menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam hal ini.
Program tanam jagung serentak ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan perkebunan dan lahan kering yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Target yang diusung adalah melakukan penanaman di area seluas 1,7 juta hektare. Dari lahan tersebut, diharapkan terdapat tambahan produksi sebesar 4 juta ton, yang merupakan peningkatan 25% dari kondisi saat ini.
Sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut, beberapa provinsi strategis akan menjadi prioritas, di antaranya:
1. Kalimantan Tengah
2. Kalimantan Barat
3. Sumatra Selatan
4. Sulawesi Selatan
5. Lampung
6. Jawa Tengah
Dalam mendukung produksi jagung, program ini juga akan memperhatikan aspek infrastruktur. Hal ini termasuk penyediaan benih unggul, pengembangan irigasi, dan sarana produksi lainnya yang diperlukan. Polri, yang berperan sebagai mitra strategis dalam program ini, akan memastikan distribusi sarana produksi dan perlaksanaan program berjalan dengan efektif, terutama di wilayah-wilayah yang merupakan sentra produksi jagung.
Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian para petani. Dengan keterlibatan Polri, diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan menghadirkan dampak positif bagi para petani serta stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Pertanian, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan, swasembada jagung di Indonesia dapat tercapai. Langkah ini sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
