Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengambil langkah tegas dengan memblokir akuisisi US Steel oleh Nippon Steel, perusahaan baja terbesar Jepang, yang nilainya mencapai USD 14,9 miliar. Keputusan ini, yang diumumkan pada hari Jumat, berlandaskan pada pertimbangan keamanan nasional. Biden menekankan bahwa kepemilikan domestik terhadap industri baja sangat penting untuk menjaga kekuatan infrastruktur dan pertahanan negara.
Kepemilikan asing dianggap dapat menimbulkan risiko bagi keamanan nasional, sebuah argumen yang menjadi inti dari penolakan pemerintah terhadap kesepakatan ini. Meskipun akuisisi inidipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan saingan kecil di Pennsylvania, tekanan politik menjelang pemilihan presiden 2024 semakin menguat. Serikat pekerja United Steelworkers secara vokal menentang transaksi tersebut, menambah ketegangan di kalangan politisi lokal.
Biden menjelaskan, “Produksi baja – dan para pekerja baja yang memproduksinya – adalah tulang punggung negara kita.” Ia menegaskan bahwa industri baja tidak hanya mendukung infrastruktur, tetapi juga industri otomotif dan pertahanan. Tanpa keberadaan industri baja yang kuat, negara akan menjadi lebih rentan, baik dari segi ekonomi maupun keamanan.
Keputusan Biden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa penasihat, yang berpendapat bahwa penolakan ini dapat memperburuk hubungan antara Washington dan Tokyo, mitra strategis penting bagi AS. Namun, Presiden tidak mengubah pendiriannya, meskipun demikian, hubungan antara kedua negara tetap menjadi fokus perhatian.
Kondisi yang lebih rumit muncul ketika pekerja dan politisi lokal juga menyoroti bahwa Nippon Steel sebelumnya telah membantah akan mengurangi produksi atau melakukan pemutusan hubungan kerja jika akuisisi ini berhasil. Sementara di sisi lain, US Steel memperingatkan risiko penutupan pabrik jika tidak ada investasi dari pihak baru.
Panel pemerintah AS yang ditugaskan untuk menyelidiki risiko keamanan nasional terkait transaksi ini tidak mencapai kesepakatan sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga Biden harus mengambil keputusan dalam waktu singkat. Dengan langkah ini, pemerintahan Biden secara jelas menunjukkan komitmen untuk mendukung industri domestik, sebuah hal yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih besar.
Profesor Stephen Nagy dari International Christian University di Tokyo menyebut keputusan ini sebagai langkah politik yang terkait dengan agensi kebijakan luar negeri pemerintahan Biden. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat terlihat lemah dalam menghadapi entitas bisnis asing, terlepas dari hubungan sekutu atau tidak.
Dengan keputusan ini, Biden menunjukkan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi yang melibatkan kepemilikan asing atas aset strategis di Amerika Serikat.
