Pemerintah Indonesia tengah merampingkan proyek hilirisasi dengan berbagai opsi pembiayaan, salah satunya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, langkah ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis tersebut.
Dalam pernyataannya, Nailul menjelaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) harus mengelola uang negara dengan cara yang efektif dan transparan. Biaya yang dialokasikan untuk proyek hilirisasi seharusnya dilakukan dengan isyarat yang jelas dan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan negara. Ini penting mengingat hilirisasi merupakan aktivitas bisnis yang berisiko tinggi.
Secara lebih spesifik, Nailul mengemukakan bahwa penggunaan APBN dalam proyek hilirisasi harus berbentuk penyertaan modal negara (PMN), di mana BUMN bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran. Hal ini mengharuskan perusahaan-perusahaan milik negara untuk bersikap lebih hati-hati baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Dia menambahkan, terdapat banyak contoh di mana proyek yang dibiayai PMN justru membawa dampak negatif bagi keuangan negara. Rencana proyek yang kurang matang dapat menyebabkan biaya melambung tinggi dan pencapaian hasil yang tidak sesuai harapan. Nailul menyatakan, "Jangan sampai BUMN ini merasa sudah disokong APBN, justru tidak bisa memanfaatkan dengan baik," mengacu pada beberapa proyek yang terpaksa membengkak biayanya karena kekurangan perencanaan yang baik.
Untuk menyusun proyek hilirisasi ini, berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil oleh BUMN dan pihak terkait:
Perencanaan Matang: Setiap proyek perlu diawali dengan studi kelayakan yang komprehensif serta perencanaan yang terperinci untuk menghindari pembengkakan anggaran.
Transparansi dan Akuntabilitas: Diperlukan laporan berkala yang jelas mengenai penggunaan anggaran serta hasil yang telah dicapai.
Evaluasi Rutin: Proyek perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan tidak melenceng dari anggaran yang telah disetujui.
Kemitraan Strategis: BUMN dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pendanaan proyek, sehingga risiko dapat dibagi.
- Pengawasan Ketat: Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dan realisasi anggaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Melihat makna dari sejumlah langkah tersebut, Nailul Huda menekankan kepada BUMN untuk tidak hanya bergantung pada dana yang disalurkan oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat melalui mekanisme partisipatif juga bisa jadi solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan proyek hilirisasi ini. Mengingat proyek-proyek ini dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta ketahanan energi nasional, pengelolaan yang baik harus menjadi prioritas.
Sumber pembiayaan dari APBN untuk proyek hilirisasi memang menjanjikan, namun besarnya risiko yang ada memerlukan perhatian ekstra agar tujuan jangka panjang dapat tercapai. Sejarah proyek yang gagal akibat mismanagement harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
