Jakarta, Cung Media – Dalam beberapa waktu terakhir, beragam kasus pelanggaran terhadap produk yang merugikan konsumen telah menyita perhatian publik dan lembaga legislatif di Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah praktik curang terkait minyak goreng rakyat MinyaKita serta peredaran produk skincare abal-abal yang berpotensi membahayakan kesehatan. Kasus-kasus ini memicu desakan untuk memperkuat peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Wakil Ketua VI DPR RI Nurdin Halid menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BPKN guna melindungi hak-hak konsumen. Ia menyatakan bahwa penguatan ini diperlukan mengingat banyaknya temuan mengenai produk konsumsi yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. "Diperlukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat kelembagaan serta anggaran BPKN agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif," ujar Nurdin dalam keterangan tertulisnya.
Beberapa langkah penting yang disarankan oleh Nurdin antara lain:
- Penambahan Kewenangan BPKN: Memperluas kewenangan untuk menangani pengaduan dan temuan terkait perlindungan konsumen.
- Pencantuman Label/Tanda Aman: Mengharuskan setiap produk untuk mencantumkan label yang menandakan aman dan ramah bagi konsumen.
- Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR): Membuat aturan khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara daring antara konsumen dan pelaku usaha.
- Kemandirian dalam Pengangkatan Anggota: Memastikan kemandirian BPKN dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota serta pengelolaan anggaran.
Permasalahan terkait skincare abal-abal tidak kalah penting untuk dibahas. Nurdin menjelaskan, pihaknya telah menerima masukan dari berbagai pemerhati industri tentang tantangan yang dihadapi konsumen dalam memilih produk kecantikan. Beberapa isu yang disoroti meliputi “overclaim” produk, kekurangan kanal pengaduan, serta minimnya pengawasan terhadap spesifikasi produk yang beredar di pasaran.
Dari temuan-temuan tersebut, sejumlah langkah strategis perlu segera dilaksanakan, diantaranya:
- Pengawasan Produk: Meningkatkan pengawasan terhadap produk skincare yang beredar di pasaran agar tidak membahayakan konsumen.
- Perubahan Regulasi: Mengkaji dan mengubah regulasi yang mengatur pencantuman spesifikasi produk agar lebih transparan.
- Jaringan Pengaduan: Memperluas jaringan pengaduan bagi konsumen agar dapat melaporkan masalah yang dihadapi terkait produk yang digunakan.
Nurdin juga menyatakan dukungannya terhadap usulan Kepala BPKN untuk meningkatkan anggaran lembaga tersebut. Ia berpendapat bahwa anggaran yang lebih besar sangat penting untuk mendukung keberhasilan BPKN dalam melindungi hak-hak konsumen yang semakin kompleks di tengah maraknya pelanggaran.
BPKN diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menjamin perlindungan konsumen di Indonesia, terutama di tengah tantangan yang semakin besar akibat maraknya produk-produk yang merugikan. Dengan langkah-langkah konkret yang diusulkan, diharapkan pihak terkait dapat bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi konsumen di tanah air.
