Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia memberikan kabar gembira bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) terkait pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurut informasi terbaru, pencairan kedua jenis bantuan tersebut akan dipercepat dan dipastikan sudah dapat dilakukan paling lambat pertengahan Januari.
Percepatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat segera bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak di awal tahun. Selama ini, pencairan bantuan seringkali dimulai pada akhir Januari atau bahkan bergeser ke Februari. Dengan adanya langkah ini, keluarga yang berada dalam situasi sulit akan mendapatkan akses lebih cepat terhadap bantuan yang mereka butuhkan.
Salah satu faktor utama dari percepatan ini adalah peningkatan kualitas data penerima manfaat. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). DTSE dirancang untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan memungkinkan proses verifikasi yang lebih ketat, sehingga meminimalkan kemungkinan penyaluran bantuan yang salah sasaran.
Pada tahun ini, bantuan akan disalurkan melalui dua mekanisme utama:
- Bank Himbara: Di mana pencairan dana dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BTN menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- Kantor Pos: Untuk penerima yang tidak memiliki akses perbankan, pencairan bisa dilakukan di kantor pos dengan menunjukkan identitas resmi.
Dengan efektifitas DTSE, beberapa keluarga mungkin akan ditambahkan sebagai penerima baru, sementara keluarga yang sudah membaik secara ekonomi kemungkinan akan dihapus dari daftar penerima bansos. Bagi mereka yang merasa berhak tetapi tidak terdaftar, dianjurkan segera menghubungi dinas sosial setempat dengan membawa dokumen yang diperlukan.
Percepatan pencairan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Masyarakat juga diimbau untuk secara rutin memeriksa rekening atau mengunjungi kantor pos sesuai dengan jadwal pencairan yang sudah ditentukan. Jika menemui kendala dalam proses pencairan, penting untuk segera menghubungi pihak berwenang agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat waktu.
