Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan LPG (Elpiji) 3 kilogram atau gas melon. Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Februari 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa aturan baru terkait pembelian gas melon mengharuskan masyarakat untuk membeli di pangkalan resmi Pertamina, tanpa melalui pihak pengecer. Keputusan ini diambil untuk memastikan penyaluran LPG tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kami tidak bermaksud untuk membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan LPG,” ucap Bahlil.
Diperkenalkannya aturan ini memang memerlukan penyesuaian, namun Bahlil menekankan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi. “Memang perubahan aturan ini butuh penyesuaian dalam waktu yang ada, tapi kami ingin agar penyalurannya lebih cepat,” katanya. Meskipun perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi, Bahlil juga menyadari bahwa ada tantangan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu isu yang muncul adalah rumor tentang kelangkaan LPG 3 kilogram. Menanggapi hal ini, Bahlil dengan tegas memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan volume maupun subsidi untuk gas LPG 3 kilogram di masyarakat. “Tidak ada pengurangan volume, tidak ada pengurangan subsidi. Ini cuma persoalan perubahan sedikit saja,” tegasnya.
Dalam konteks kebijakan ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 triliun untuk subsidi LPG 3 kilogram dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahlil berharap subsidi ini benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan. “Harapannya LPG ini betul-betul tepat sasaran,” imbuhnya.
Menariknya, sejak diterapkannya aturan ini, Bahlil juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah dalam menyempurnakan sistem distribusi LPG 3 kilogram. Usulan ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan di masyarakat dan memperlancar proses pembelian gas melon.
Bahlil membantah isu terkait kelangkaan LPG 3 kilogram, menekankan bahwa ketersediaan barang tetap ada. “Saya jamin, enggak ada (kelangkaan barang),” ujarnya. Pernyataan ini menjadi penting mengingat kekhawatiran masyarakat akan kesulitan dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah perubahan regulasi.
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah juga mendorong para pengecer untuk mengubah model bisnis mereka menjadi pangkalan resmi Pertamina. Ini diharapkan dapat membantu mengurangi praktik penjualan LPG tidak resmi yang sering kali merugikan masyarakat.
Tindakan pemerintah ini, meskipun terlihat sebagai langkah yang bisa mempersulit beberapa warga, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyaluran LPG kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dengan alokasi anggaran yang besar, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin ketersediaan LPG dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
