Badan Pangan Nasional (BPN) Indonesia siap melaksanakan penyerapan gabah dan beras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) baru yang akan diterapkan mulai 15 Januari 2025. Ini merupakan langkah strategis yang diambil BPN sebagai respons terhadap hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan pada awal Januari lalu. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian pendapatan bagi petani Indonesia.
Kepala BPN, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa penyesuaian HPP ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi petani dalam memproduksi gabah. “Kami bersama-sama Bulog akan memulai penyerapan mulai 15 Januari ini dengan HPP yang telah disesuaikan,” ujar Arief dalam konferensi pers di Jakarta pada 13 Januari 2025.
Sebagai bentuk komitmen dalam penyerapan gabah dan beras domestik, BPN telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025. Kebijakan ini mencakup perubahan dan rafaksi harga gabah dan beras yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025. “Evaluasi perubahan HPP gabah dan beras memang perlu dilakukan secara berkala, karena perhitungan telah mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini,” tambahnya.
Dalam Kepbadan tersebut, HPP untuk gabah dan beras ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
1. Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen.
2. GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700 per kg dengan kualitas yang sama.
3. Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000 per kg dengan kadar air maksimal 14 persen.
4. GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200 per kg.
5. Beras di gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kg dengan variasi kualitas yang telah ditetapkan.
Demi memastikan bahwa penyerapan tetap berjalan meskipun ada gabah yang tidak memenuhi ketentuan kualitas, kebijakan rafaksi harga juga akan diterapkan. Dengan adanya kebijakan ini, petani diharapkan tetap merasa diuntungkan meskipun hasil panennya tidak sepenuhnya memenuhi standar yang ada.
BPN mencatat bahwa realisasi pengadaan beras dari produksi dalam negeri sepanjang tahun 2024 mencapai 1,266 juta ton, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam penyerapan beras, mengingat pada tahun 2020, angka penyerapan hanya mencapai 1,256 juta ton, dan menurun di tahun-tahun berikutnya hingga 994 ribu ton pada 2022.
Komitmen BPN dan Bulog untuk menyerap gabah dan beras yang memenuhi HPP baru ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras serta ketersediaan pangan nasional. Dalam rangka ini, Arief menegaskan pentingnya akselerasi proses penyerapan agar para petani mendapatkan kepastian yang diperlukan untuk melanjutkan usaha pertanian mereka. Ke depan, BPN dan Bulog akan terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan tetap terjaga dan petani tidak hanya berproduksi, tetapi juga mendapatkan harga yang pantas.
